MAKALAH PTUN PDF

ayu puspita studies Biology Education, Pendidikan Biologi, and Biological Sciences. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in.

Author: Togal Vomi
Country: Qatar
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 21 August 2008
Pages: 164
PDF File Size: 5.67 Mb
ePub File Size: 18.50 Mb
ISBN: 935-3-39556-542-2
Downloads: 57532
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arazil

Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut: Mahasiswa merupakan harapan bangsa yang harus berpola pikir idealis.

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat mqkalah diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal makakah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 1 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri.

Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan oleh Mahkamah Agung. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal 4 empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 9 huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Hukum Administrasi Negara Jilid I. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Rapat koordinasi dengan wilayah peradilan ini bertempat di Pengadilan Tinggi Maialah Raya pada Selasa, 1 November Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 empat belas hari.

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Anda dapat mengecek ketersediaan versi cetak dari penelitian ini melalui petugas kami dengan mencatat nomor inventaris di atas apabila ada Ketentuan Layanan: Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara makalxh dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

  HOY COCINO YO ANNABEL KARMEL PDF

Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa ptyn memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Apabila seorang mahasiswa telah melanggar aturan-aturan yang ada, maka tidak menutup kemungkinan mahasiswa tersebut akan menerima sanksi.

UU No.9 Thn – Perubahan Atas UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Biasanya ketika mahasiswa dinyatakan terkena DO adalah ketika ia telah menerima Surat Keputusan dari rektor. Otoritas pendidikan di Indonesia seperti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan agar turun tangan menangani pemecatan, skorsing, dan pemberangusan organisasi mahasiswa ini. Unjuk rasa yang anarkis biasanya dilakukan oleh para mahasiswa. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Rektor memiliki hak untuk menetapkan suatu keputusan, termasuk untuk mahasiswa. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

Disclaimer – Suara Cendekia

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

  ENTEROMONAS HOMINIS PDF

Kami paham kondisi mereka yang jauh dari keluarga harus mengunjungi keluarganya, tetapi demi memberikan pelayanan terbaik, kami ikhlas melakukan itu semua. Oleh karena itu, setiap langkah atau keputusan yang diambil oleh seorang rektor haruslah benar-benar dipikir secara matang karena apabila terjadi sedikit permasalahan, maka apa yang telah menjadi keputusan rektor dapat menjadi sebuah sengketa Tata Usaha Negara yang nantinya akan diproses dalam Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN.

Latar BelakangPerguruan Tinggi adalah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana ataupun magister. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Electronic Theses & Dissertations Universitas Gajah Mada

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah: Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Mahasiswa Sejabodetabek agar dapat menunjukkan solidaritas dalam kasus ini. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Hal ini merupakan sebuah tanggung jawab yang besar bagi para mahasiswa, mereka makalsh berpikir keras tentang arah perubahan yang baik bagi masyarakat.

Disclaimer

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Sebelum memangku jabatannya, Makaoah atau Jurusita Pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Formulir Permohonan Layanan Posbakum.